Jokowi dan JK Harus Inisiasi Rekonsiliasi

Jokowi dan JK Harus Inisiasi Rekonsiliasi

By  |  0 Comments

Jakarta, CNN Indonesia — Para wakil rakyat terus mempertontonkan kekisruhan politik di gedung kura kura tempat mereka bekerja. Seolah tak ada jalan keluar, satu kubu mengklaim dirinya paling benar sementara lainnya membuat gerakan radikal seolah didzalimi.

“Jika dibiarkan memang nyaris tak akan ada titik temu,” kata pengamat politik, Hanta Yuda saat dihubungi CNN Indonesia, Sabtu (1/11).

Menurut Hanta solusi dari kekisruhan yang sekarang ada di DPR berada di tangan para dewa. Dewa di sini berarti para pemuncak kekuasaan di tiap partai politik. Para ketua umum atau para pendiri partai yang paling berpengaruh di partai masing-masing. “Kalau ada yang kisruh 10 partai, semua 10 dewa itu harus hadir,” katanya.

Dengan pertemuan itu, kata Hanta, diharapkan ada titik temu dari para dewa yang bisa ditularkan ke wakilnya di DPR. “Sebab perlu diketahui, apa yang terjadi di DPR itu tak semata inisiatif para politikus, peran para dewa aja juga di dalamnya,” katanya.

Lalu pertanyaannya, siapa yang harus menginisiasi pertemuan dan rekonsiliasi dari para dewa itu? Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dinilai sebagai orang yang tepat untuk melakukan itu. “Presiden dan Wakil presiden bisa menjelaskan jika ketidakpastian politik di DPR seperti ini, pemerintahan pun tak akan berjalan, sementara keputusan penting menunggu persetujuan DPR,” kata Hanta.

Urusan kenaikan bahan bakar minyak, kata Hanta, merupakan satu dari setumpuk urusan publik yang kini harus terbengkalai lantaran DPR berkisruh. “Harus ada semacam sikap legowo, tapi menunggu itu pun rupanya sebuah hal yang mustahil di tengah tensi yang sedang panas ini,” katanya. Oleh karena itu, perlu ada dorongan dari berbagai pihak terutama unsur yang mewakili kepentingan publik agar DPR berhenti berakrobat.

Saat ini, sudah hampir sebulan para anggota dewan dilantik. Namun, seperti yang bisa dilihat belum ada kerja nyata bagi kepentingan publik yang mereka lakukan. Salah seorang Wakil Ketua DPR, Fadli Zon membantah keras penilaian itu. Menurutnya, DPR saat ini sudah mulai bekerja memperhatikan kepentingan publik. “Saya kemarin menerima beberapa tamu untuk DPR dari berbagai negara dan unsur masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, kecabuhan politik terjadi di dalam tubuh lembaga legislatif. penentuan alat kelengkapan dewan menjadi lantaran. DPR terbelah menjadi dua kubu. Kubu Koalisi Merah Putih dan Kubu Indonesia Hebat.

 

Sumber : http://www.cnnindonesia.com/politik/20141101100921-32-9208/jokowi-dan-jk-harus-inisiasi-rekonsiliasi

Don't be shellfish, yuk share ...
Email this to someoneDigg thisShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestPrint this pageShare on RedditShare on StumbleUponShare on TumblrTweet about this on Twitter