Karena KMP, Perundingan Islah Partai Golkar Kembali Buntu

Karena KMP, Perundingan Islah Partai Golkar Kembali Buntu

By  |  0 Comments

JAKARTA  — Perundingan antara dua kepengurusan di tubuh Golkar kembali buntu. Kebuntuan perundingan terjadi karena belum ada titik temu mengenai posisi Golkar ada di dalam atau di luar Koalisi Merah Putih (KMP).

Ketua Harian DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali, MS Hidayat, menjelaskan, posisi Golkar di KMP menjadi persoalan yang paling krusial. Meski dua kubu sepakat mengkritisi pemerintahan, kata Hidayat, tetapi hal itu tidak membuat adanya kesamaan pendapat bahwa Golkar harus masuk dalam salah satu koalisi partai politik.

“Soal islah, beberapa hal tidak disepakati, yang krusial soal KMP,” kata Hidayat seusai menghadiri pertemuan antara juru runding kedua kubu, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (8/1/2015).

Di lokasi yang sama, Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agun Gunanjar justru mengklaim ada banyak perkembangan dari perundingan hari ini. Meski begitu, ia mengakui belum ada titik temu saat perundingan menyinggung posisi Golkar di dalam KMP.

Agun mengungkapkan, perundingan menyepakati agar Golkar diposisikan sebagai partai yang kritis pada pemerintah. Dalam artian, Golkar akan mengawasi semua program yang digulirkan pemerintah dan akan memberikan bantuan jika pemerintah memerlukannya.

“Jangan libatkan KMP dan KIH. Memang masih ada sedikit beda,” ujar Agun.

Ia melanjutkan, perbedaan pendapat makin monohok saat dibahas mengenai visi Golkar untuk Indonesia 2045, yang juga dikenal dengan Visi Negara Kesejahteraan 2045 Partai Golkar. Pengurus kubu Munas Bali menganggap visi itu dapat dikawal bersama KMP, sedangkan kubu Munas Jakarta beranggapan sebaliknya.

“Bagi kami, tidak harus gunakan KMP, karena bisa saja bisa berbeda antara KMP dalam isu tertentu. Itu yang masih perlu ada proses lanjutan,” ungkapnya.

Selain menyepakati posisi Golkar sebagai partai yang kritis pada pemerintah, ada juga kesepakatan lain yang tercapai dalam perundingan yang berlangsung sekitar dua jam itu. Di antaranya, kedua kubu sepakat dengan sistem pilkada langsung, sepakat untuk tidak menjatuhkan pemerintahan Joko Widodo selama satu periode, sepakat ingin memenangiPemilu 2019, dan sepakat dengan penunjukan calon kepala daerah yang diserahkan pada pengurus partai di tingkat daerah.

 

 

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2015/01/08/18151951/Karena.KMP.Perundingan.Islah.Partai.Golkar.Kembali.Buntu

Don't be shellfish, yuk share ...
Email this to someoneDigg thisShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestPrint this pageShare on RedditShare on StumbleUponShare on TumblrTweet about this on Twitter