Mendekat ke Publik

Mendekat ke Publik

By  |  0 Comments

Jakarta: Kebutuhan untuk mendorong masyarakat lebih dekat dengan produk dan layanan keuangan sangat besar. Karena tingkat kesejahteraan masyarakat berhubungan erat dengan akses mereka dengan produk ataupun jasa keuangan.

Saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia belum dapat mengakses layanan keuangan. Pasalnya, faktor penyebaran jaringan lembaga jasa keuangan formal yang belum merata, struktur geografis dan populasi yang tersebar, dan ketiadaan agunan ataupun literasi keuangan yang rendah.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik 2013, produk domestik bruto (PDB) per kapita selama periode sepuluh tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat Indonesia semakin meningkat.

Namun, peningkatan pendapatan masyarakat tersebut belum diikuti oleh pola pengelolaan keuangan yang baik. Dari data BPS, keinginan masyarakat untuk menabung akibat peningkatan pendapatan (marginal propensity to save) selama periode 2003-2012 cenderung menurun. Sebaliknya dalam periode yang sama keinginan masyarakat untuk konsumsi (marginal propensity to consume) cenderung meningkat.

Kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi terwujudnya industri jasa keuangan yang lebih inklusif menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perluasan akses keuangan masyarakat dan peningkatan literasi keuangan. Melalui kerjasama dengan pemerintah maupun jasa keuangan.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad mengatakan peningkatan akses keuangan dapat dilaksanakan melalui penyediaan produk dan layanan keuangan yang bersifat mikro. Sesuai kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

“Seperti basic saving account, kredit mikro, asuransi mikro,” ujarnya dalam sambutan acara Pembukaan Pasar Keuangan Rakyat di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, akhir pekan lalu.

Selain itu, ketersediaan infrastruktur untuk mendekatkan produk dan layanan tersebut dengan masyarakat luas juga harus tersedia.

Menurutnya, implementasi layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka inklusi keuangan, Laku Pandai, pada 2015 mampu mendorong tersedianya akses keuangan ke daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan kantor lembaga keuangan. Alhasil semakin luas masyarakat yang akan tersentuh oleh layanan keuangan.

Adapun terbukanya akses keuangan baru merupakan satu sisi dari mata uang. Sisi lainnya yang tidak dapat dipisahkan adalah peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat. “Kita harus membekali masyarakat dengan literasi keuangan yang memadai terutama tentang manfaat dan risiko produk dan jasa keuangan tersebut,” ucap Muliaman.

Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan dengan baik dan tidak tertipu oleh tawaran-tawaran investasi yang akan merugikan mereka.

Dengan literasi keuangan yang memadai berarti menciptakan masyarakat yang memiliki kemampuan keuangan (financial capability). Ini berarti juga melengkapi individu dengan keterampilan praktis yang memungkinkan mereka untuk mengelola dana, meminimalkan risiko, dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dia menjelaskan, OJK bersama dengan industri jasa keuangan berkomitmen untuk meningkatkan akses dan literasi inklusi keuangan masyarakat. Komitmen mulai diimplementasikan dalam berbagai kegiatan, yakni pengembangan produk dan jasa keuangan dalam kegiatan edukasi keuangan. Salah satunya adalah layanan keuangan mikro (LKM). Sebelumnya, lembaga supervisi itu meluncurkan LKM di Desa Nelayan Karangsong, Indramayu, pada 18 Desember lalu

Layanan keuangan mikro merupakan layanan terpadu yang memiliki proses sederhana dan cepat, akses yang mudah, dan harga terjangkau. Dengan layanan ini, masyarakat dapat mengakses produk simpanan, proteksi, investasi dan pinjaman, serta jasa keuangan seperti perencanaan keuangan dan konsultasi dan informasi produk dan jasa keuangan. Dengan demikian, diharapkan layanan tersebut dapat terakses oleh setiap golongan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat golongan menengah ke bawah.

Sementara itu, Anggota Dewan Komisioer OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono atau yang akrab yang dipanggil Tituk mengakui keterbatasan akses dan kurangnya ketersediaan produk dan layanan sesuai kebutuhan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Kendala itu menghambat laju perekonomian.

Untuk mengatasi permasalahan itu, katanya, OJK menyelenggarakan kegiatan Pasar Keuangan Rakyat sebagai rangkaian acara peluncuran Layanan Keuangan Mikro di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Pasar Keuangan Rakyat merupakan salah satu bentuk implementasi Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, yaitu Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan. Program itu diyakini akan meningkatkan literasi keuangan masyarakat dengan memperkenalkan industri jasa keuangan beserta produk dan jasa keuangan, khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah.

Lalu memperluas akses masyarakat (financial inclusion) terhadap lembaga jasa keuangan maupun dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. “Mendukung terciptanya masyarakat cerdas keuangan melalui pengenalan literasi keuangan sejak dini,” tuturnya.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan OJK 2013, tingkat pengetahuan keuangan (literasi keuangan) sebesar 21,84 persen atau baru sekitar seperlima penduduk Indonesia yang memiliki kategori well literate. Sedangkan tingkat inklusi keuangan sebesar 59,74 persen, yang notabene masih didominasi oleh penggunaan produk dan jasa keuangan sektor perbankan sebesar 57,28 persen, asuransi 11,81 persen, pembiayaan 6,33 persen, pegadaian 5,04 persen, dana pensiun 1,53 persen dan pasar modal 0,11 persen.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyatakan produk dan layanan keuangan dinilai belum menjangkau kelompok masyarakat kecil pada wilayah terluar, terpencil, dan terisolir di Indonesia. Maka itu perlunya pengembangan untuk menjangkau bagi yang membutuhkan sebagai perwujudan dari tiga agenda strategi, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa/kabupaten, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta mewujudkan kemandirian ekonomi.

Tantangan ke depan, yakni jumlah kemiskinan di angka 11,2 persen pada 2014 maupun ketimpangan (gini ratio). Dia mewaspadai kesenjangan yang melebar akan menciptakan masalah konflik sosial.

Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla berkonsentrasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal itu tercermin dalam konsep pembangunan. Serta penekanan edukasi untuk mengurangi ketimpangan di masyarakat. Untuk itu perlunya ketersediaan lembaga dan jasa keuangan yang bisa diakses.

 

Sumber : http://m.metrotvnews.com/read/2014/12/21/334656/mendekat-ke-publik

Don't be shellfish, yuk share ...
Email this to someoneDigg thisShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestPrint this pageShare on RedditShare on StumbleUponShare on TumblrTweet about this on Twitter