Muktamar PPP Kubu SDA Sempat Ricuh

Muktamar PPP Kubu SDA Sempat Ricuh

By  |  0 Comments

Jakarta – Muktamar Partai Persatuan Pembangunan kubu Suryadharma Ali, Jumat malam, 31 Oktober 2014, diwarnai kericuhan. Kekacauan ini dipicu saat pimpinan sidang, Fernita Darwis, membacakan hasil putusan muktamar. Ricuh sontak terjadi ketika Fernita membacakan poin ke enam putusan muktamar, yaitu pengumuman Ketua Umum PPP yang dipilih secara aklamasi yaktu Djan Faridz.

Suasana muktamar langsung berubah kacau. Interupsi datang menghampiri Fernita dari segala penjuru tanpa henti dan tidak bisa diketahui siapa yang mengawali intrupsi. “Sidang saya skors,” ujar Fernita ketika tidak bisa membendung protes yang secara masif datang dari seluruh hadirin. Suasana berubah tenang setelah Fernita menskors sidang. Tak lama sidang ditutup, wartawan diminta meninggalkan ruang muktamar.

Sebelumnya, 9 perwakilan regional memberi sambutan dan menyatakan dukungannya kepada Djan Faridz, pimpinan sidang menyampaikan putusan muktamar malam tadi antara lain; menerima LPJ pengurus DPP periode 2011-2015, mengamanatkan sikap PPP yang setia kepada Koalisi Prabowo, memberi sanksi hukum kepada Romahurmuziy, Emron Pangkapi, dan Suharso Manoarfa, serta pemilihan secara aklamasi terhadap Djan Faridz.

Menurut Ketua Fraksi PPP di DPR versi kubu Suryadarama, Epyardi Asda, mengatakan, hadirin rusuh karena pimpinan sidang secara sepihak menetapkan Djan Faridz secara aklamasi. “Para hadirin ingin muktamar seusai jadwal,” ujarnya. Seharusnya, kata Epyardi, muktamar malam ini hanya sampai pada poin kelima yaitu memberi sanksi hukum kepada pimpinan PPP kubu Muhammad Romahurmuziy.

Hal berbeda dinyatakan oleh ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Utara Jafar Elkatiri. “Pimpinan hanya mengutarakan usulan,” katanya. Usulan yang dimaksud adalah pemilihan Djan Faridz karena didukung oleh 9 regional yang mewakili 28 DPW. Menurut dia, peserta muktamar sepakat dengan poin satu sampai lima yang dibacakan. “Sidang ini hanya mendengar pandangan umum dari DPW atas laporan pertanggungjawaban, bukan memilih ketua umum.”

Jafar mengatakan, meski secara substansi muktamirin sepakat dengan lima poin tersebut, pemilihan ketua umum harus diagendakan untuk sidang sendiri begitu pula dengan pengusulan nama-nama calon ketua umum resmi. Sidang pun diskors dan akan dilanjutkan Sabtu, 1 November 2014, dengan agenda pemilihan ketua umum. “Sekarang PPP tidak memiliki ketua umum,” kata Jafar.

 

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/11/01/078618748/Muktamar-PPP-Kubu-SDA-Sempat-Ricuh

Don't be shellfish, yuk share ...
Email this to someoneDigg thisShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestPrint this pageShare on RedditShare on StumbleUponShare on TumblrTweet about this on Twitter